EKBIS
Bulog: Serapan Jagung Tak Lepas dari Peran Polri
AKTUALITAS.ID – Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, menegaskan keberhasilan penyerapan jagung lokal untuk mendukung ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada dukungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), terutama saat puncak panen berlangsung.
Hal ini disampaikan dalam forum Analisa dan Evaluasi (Anev) antara Bulog dan Polri yang berlangsung Senin (4/8/2025) di Jakarta, yang juga membahas strategi distribusi beras SPHP dan bantuan pangan secara nasional.
“Dukungan pengamanan dan pendampingan dari kepolisian memungkinkan kami bergerak cepat dan menjangkau sentra produksi dengan lebih efektif. Mulai dari Polda hingga Polres, bisa memperlancar serapan saat panen raya dan mencegah terhambatnya distribusi akibat kendala logistik dan keamanan.” ujar Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto kepada Aktualitas.id, Selasa (5/8/2025) malam.
Bulog menargetkan penyerapan jagung sebanyak 1 juta ton pada 2025 sebagai pasokan utama pangan dan bahan baku pakan ternak. Keterlibatan Polri dinilai penting untuk mengamankan distribusi dari titik panen ke gudang.
“Jagung tidak boleh hilang dari radar ketahanan pangan kita. Kami ingin memastikan petani punya pasar yang jelas dan harga yang adil. Dengan pendampingan dari Polri, kami bisa bergerak lebih cepat, lebih aman, dan lebih terkoordinasi,” pungkas Prihasto Setyanto.
-
FOTO25/05/2026 05:28 WIBFOTO: Majelis Dakwah Islamiyah Gelar Syukuran di Milad ke-48
-
NASIONAL24/05/2026 23:00 WIBWakil Ketua DPD Desak RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan
-
OASE25/05/2026 05:00 WIBHaji Wada: Detik-Detik Perpisahan Nabi Muhammad SAW
-
EKBIS25/05/2026 09:30 WIBIHSG Dibuka Sempat Menguat Lalu Berbalik Melemah
-
NASIONAL24/05/2026 21:00 WIBBareskrim Selidiki Penyebab Blackout Sumatera
-
EKBIS25/05/2026 10:30 WIBRupiah Jadi Satu-Satunya Mata Uang Asia yang Melemah
-
NASIONAL24/05/2026 22:00 WIBWamenkomdigi Nezar Patria: Isi Kepala Kita Perlahan Dibentuk Algoritma Digital
-
EKBIS25/05/2026 07:00 WIBPengamat: Pelemahan Rupiah Bukan Salah Pemerintah Saat Ini

















