DPR Dukung Refocusing Penerima MBG, Prioritaskan Ibu Hamil, Menyusui dan Balita

AKTUALITAS.ID – Komisi IX DPR RI mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah mengkaji penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus memperkuat efisiensi penggunaan anggaran negara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan refocusing penerima manfaat perlu dilakukan agar bantuan gizi lebih terarah kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi.

“Pertama, kami menyambut baik kebijakan BGN untuk melakukan refocusing penerima manfaat MBG,” kata Yahya saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).

Menurut Yahya, siswa sekolah menengah atas dari keluarga mampu tidak lagi perlu menjadi penerima manfaat program tersebut. Sebaliknya, siswa dari keluarga kurang mampu tetap harus mendapatkan dukungan gizi, terutama mereka yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T.

“Bagi SMA orang kaya tidak diperlukan lagi, tapi bagi SMA orang miskin tetap diperlukan, terutama di daerah 3T,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menilai penyesuaian sasaran tidak hanya berlaku untuk jenjang SMA. Siswa SD maupun SMP dari keluarga mampu juga dapat dikeluarkan dari daftar penerima manfaat agar anggaran negara dapat digunakan lebih efektif.

Menurut dia, kelompok yang paling membutuhkan perhatian saat ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi kunci dalam upaya menekan angka stunting nasional.

“MBG memberikan prioritas terhadap 3B, ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang jumlahnya sekitar 23 juta. Karena untuk mencegah stunting memberikan asupan gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan menjadi kunci pencegahan stunting,” kata Yahya.

Dia meminta pemerintah memastikan seluruh kelompok prioritas tersebut memperoleh manfaat program secara merata.

“Saya minta supaya sasaran 3B jangan ada yang ketinggalan, semuanya harus mendapatkan MBG,” katanya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengungkapkan tengah melakukan kajian terhadap skema penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi dilakukan bersama sejumlah kementerian agar intervensi gizi pemerintah lebih tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan proses refocusing masih dalam tahap pembahasan dan mempertimbangkan berbagai masukan dari kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kami sudah berkoordinasi dengan beberapa kementerian yang lain,” kata Agustina usai rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurut Agustina, berbagai kajian kesehatan menunjukkan intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak.

“Intervensi gizi sebaiknya dilakukan dari usia kandungan sampai dengan 1000 hari pertama usia kelahiran,” ujarnya. (Micko)