Polemik Natuna, Jokowi: Tidak Ada Tawar Menawar Kedaulatan RI

AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan instruksi terkait penanganan kapal China yang masuk ke perairan Natuna. Menurutnya, seluruh pernyataan yang disampaikan oleh jajaran menterinya sudah tepat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pembukaan sidang kabinet paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 di Istana Negara.

Dia pun memuji para menterinya yang telah menyampaikan pernyataan dengan sangat baik. Diketahui, para menteri yang cukup vokal terkait Natuna ini adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

“Berkaitan dengan Natuna, saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Jokowi, Senin (6/1/2020).

Jokowi tak berkomentar langsung terkait sikap santai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, soal penanganan di Natuna. Hanya saja, dia menegaskan seluruh pernyataan Menteri sudah cukup tegas.

“Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” tegas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Pemerintah RI tidak akan membentuk tim negosiasi dengan China. Pemerintah RI akan mempertahankan kedaulatan dengan mengusir China dari perairan Natuna.

“Kita tidak membentuk tim negosiasi, kita akan mempertahankan kedaulatan kita. Tugas konstitusional semua aparat negara, dan rakyat Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya,” kata Mahfud di Malang, Jawa Timur, Minggu, 5 Januari 2019.

Mahfud mengungkapkan alasan Pemerintah RI menolak berunding dengan China karena wilayah Natuna sepenuhnya milik Indonesia, berdasarkan United Nations Convention On Law of The Sea (UNCLOS) sejak tahun 1982. Dia menegaskan, petugas patroli dan keamanan di wilayah Natuna wajib mengusir kapal China bila memasuki wilayah perairan Indonesia.

Sejauh ini, Pemerintah RI diketahui sudah menambah jumlah kapal patroli dan militer ke perairan Natuna. Kapal-kapal milik Badan Keamanan Laut ini bertugas menghalau penyusup ke wilayah kedaulatan Indonesia dalam kondisi tidak perang.