Berita
Ferry Mursyidan: Baiknya Pelaksanaan Pilkada 2020 Tak Dipaksakan
AKTUALITAS.ID – Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan. Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk […]
AKTUALITAS.ID – Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan berpesan agar pelaksanaan Pilkada 2020 tak dipaksakan.
Mengingat wabah pandemi Covid19 memeterai pelajaran penting bahwa melindungi kehidupan masyarakat adalah tujuan utama semua kebijakan Negara dalam mengahadapi wabah ini. Dan sebenarnya wabah ini juga sedikit memberi ujian alami kepada para pemimpin, termasuk kepala daerah.
Hal ini disampaikan menyusul pemerintah dan DPR sudah merestui permintaan tambahan anggaran yang diperlukan untuk menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. KPU pun bersiap memulai kembali tahapan pada 15 Juni 2020 ini.
“Jadi pelaksanaan Pilkada pada Desember 2020 adalah sesuatu yang sangat beresiko dan justru bisa mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada itu sendiri,” ucap Ferry, Jumat (12/6/2020).
“Jika diundurkan sampai (setidaknya) pertengahan 2021, selain mematangkan Protokol Kesehatan dalam Pilkada , juga kita semua berharap pandemi COVID19 ini sudah relatif bisa dihadapi dengan tatanan yang terstandar, dan Masyarakat Pemilih memiliki keyakinan untuk bisa berpartisipasi dengan rasa aman dengan Protokol Kesehatan yang tersedia,” lanjutnya.
Menurut Ferry, usulan penundaan Pilkada justru karena ingin pelaksanaan Pilkada secara berkualitas dan partisipatif karena ada rasa aman, bukan sekedar untuk menunda dari segi waktu, tapi supaya Pilkada tidak diselenggarakan sekedar ada Pilkada.
“Sehingga intrik pelaksanaan Pemilu berikutnya, Indonesia sudah punya model atau pola pelaksanaannya yang memenuhi prinsip-prinsip Demokrasi, Menjamin Hak Politik Masyarakat dan dengan Penerapan Protokol Kesehatan,” tutupnya.
-
EKBIS03/11/2026 23:00 WIBSeharian Ngaspal, Ojol Cuma Bawa Pulang Rp60 Ribu
-
JABODETABEK04/11/2026 05:30 WIBBMKG: Sebagian Besar Jakarta Berpotensi Hujan Ringan Rabu
-
NASIONAL04/11/2026 05:00 WIBIJTI Usulkan Udin Bernas Jadi Pahlawan Nasional, Mensos Siapkan Proses Pengusulan
-
EKBIS04/11/2026 10:30 WIBRupiah Perkasa Lawan Dolar AS Jelang Pemilu Amerika
-
EKBIS04/11/2026 09:30 WIBIHSG Anjlok Hampir 1,5 Persen
-
POLITIK04/11/2026 06:00 WIBHabiburokhman Ungkap Dugaan Polisi Minta Rp50 Juta ke Kader Gerindra
-
NUSANTARA04/11/2026 08:30 WIBBandar Sabu di Morowali Pakai AI untuk Jalankan Bisnis Haram
-
Berita04/11/2026 10:00 WIBMenko Yusril Sebut Kasus Presiden Prabowo Belum Dijerat Makar
















