Tegas! Menteri HAM: Tak Ada Amnesti untuk Anggota KKB di Papua

AKTUALITAS.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menegaskan bahwa pemberian amnesti atau pengampunan kepada tahanan politik (tapol) di Papua hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki perbedaan ideologi dengan pemerintah, bukan kepada mereka yang terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Pigai menekankan bahwa pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada mereka yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau yang mendukung kelompok separatis bersenjata.

“Karena dia beda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara itu akan diberikan amnesti.

Tapi bukan untuk yang bersenjata,” ujar Pigai dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai juga menjelaskan bahwa memberikan amnesti kepada anggota KKB berpotensi menyebabkan mereka kembali beraksi, yang mana bisa berbahaya bagi stabilitas negara.

“Bisa saja memegang senjata, membunuh orang, kemudian masuk penjara, setelah kita kasih amnesti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa,” ujarnya.

Rencana pemberian amnesti ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong rekonsiliasi di Papua dan menyelesaikan masalah sosial-politik di wilayah tersebut.

Pigai juga menyampaikan bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, tidak ada kasus yang melibatkan UU ITE terkait penghinaan terhadap pejabat negara, yang menurutnya menunjukkan langkah positif menuju kebebasan dalam berpendapat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa sekitar 44 ribu narapidana akan diusulkan untuk mendapatkan amnesti.

Namun, amnesti ini tidak mencakup mereka yang terlibat dengan KKB, dan masih dalam tahap kajian lebih lanjut.

Rencana ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menciptakan kedamaian dan memperbaiki hubungan antara Papua dan pemerintah pusat melalui langkah-langkah yang lebih inklusif dan tidak diskriminatif. (Yan Kusuma)