AKTUALITAS.ID – Puluhan aktivis Pro Demokrasi (ProDem) menggelar longmarch menuju Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap Undang-undang (UU) Nomor 2...
AKTUALITAS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan metode keserentakan pemilihan umum (Pemilu) yang diatur di Undang-Undang Pemilu dan UU Pilkada. Pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR,...
AKTUALITAS.ID – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penanganan corona yang diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dianggap sebagai bentuk kemunduran hukum. Demikian diungkapkan satu di antara...
AKTUALITAS.ID – Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabaikan fakta terkait jumlah korban meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Pernyataan itu ia...
AKTUALITAS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait pemisahan pemilihan umum (pemilu) antara nasional (Pilpres, Pileg DPR dan DPD) dan...
AKTUALITAS.ID – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan satu pasal di undang-undang pemilu terkait batasan usia pemilih dan...
AKTUALITAS.ID – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tengah saat membacakan sidang putusan gugatan Pengujian UU Pemilihan, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (29/1/2020). Mahkamah Konstitusi (MK)...
AKTUALITAS.ID – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif menilai kontruksi gugatan mahasiswa Universitas Tarumanegara, Michael, terkait pengujian aturan pemilihan Wakil Gubernur DKI memiliki konstruksi...
AKTUALITAS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Papua) dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di...
AKTUALITAS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat (Papua) dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di...
ICW-Perludem ingin ada jeda waktu bagi napi korupsi 10 tahun sebelum maju pilkada
MK memberikan waktu perbaikan hingga 14 Oktober.
Uji materi UU KPK diajukan oleh 18 orang yang sebagian besar adalah mahasiswa.
Norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional berarti sudah di kick dari sistem hukum.
