NASIONAL
Karena Jokowi, Kuasa Hukum Hasto akan Gugat Pimpinan KPK ke MK
AKTUALITAS.ID – Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengumumkan rencana untuk menggugat keabsahan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Maqdir menilai pemilihan lima Komisioner KPK oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak sah, karena seharusnya dilakukan oleh Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto.
“Berdasarkan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022, yang berwenang memilih Komisioner KPK adalah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Maqdir dalam keterangannya pada Rabu (29/1/2025).
Ia menegaskan bahwa tindakan Joko Widodo bertentangan dengan hukum yang berlaku, mengingat Presiden yang akan berakhir masa jabatannya seharusnya tidak mengambil keputusan yang menjadi beban bagi penggantinya.
Maqdir menambahkan bahwa Pimpinan KPK yang diangkat secara tidak sah tidak memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama KPK.
“Kami akan menguji keabsahan pimpinan KPK di Mahkamah Konstitusi, sebab tidak boleh ada lembaga atau pejabat yang mengabaikan putusan MK,” ujarnya
Ketua KPK Setyo Budiyanto menanggapi, KPK tengah mempersiapkan berbagai hal terkait praperadilan yang diajukan oleh Hasto Kristiyanto, yang kini berstatus tersangka kasus korupsi dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku.
“Kami tidak mengulur waktu, kami harus memantapkan dokumen dan alat bukti untuk dikemukakan di persidangan,”ungkap Setyo. (Purnomo)
-
FOTO27/05/2026 22:23 WIBFOTO: Ketum AHY Kurban Sapi Limosin untuk Masyarakat Indonesia
-
RAGAM28/05/2026 06:30 WIBCatat! Pemotongan Hewan Kurban Ada Batas Akhirnya
-
NASIONAL28/05/2026 06:00 WIBDPR Akui Putusan MK Perkuat Keterwakilan Perempuan
-
NASIONAL28/05/2026 14:30 WIBPolemik Kurban Presiden Rp100 Miliar, Akademisi: APBN Bukan untuk Ibadah Personal
-
OASE28/05/2026 05:00 WIBAlam Nasroh Jadi Penenang di Tengah Kesulitan
-
NASIONAL27/05/2026 21:00 WIBKakorlantas: Polantas Harus Rangkul Ojol, Bukan Sekadar Menilang
-
JABODETABEK28/05/2026 05:30 WIBBMKG: Jakarta Cerah di Hari Cuti Bersama
-
POLITIK27/05/2026 20:00 WIBPutusan MK soal Keterwakilan Perempuan Dinilai Perlu Dukungan Politik

















