Amnesty Desak TNI Mundur dari Pengamanan Demo Mahasiswa

AKTUALITAS.ID – Pelibatan prajurit TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta memicu polemik baru. Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera menarik pasukan militer dari lapangan dan mengembalikan pengamanan unjuk rasa sepenuhnya kepada kepolisian.

Desakan itu muncul setelah ratusan personel TNI turut dikerahkan bersama ribuan anggota Polri dalam mengawal aksi mahasiswa bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” yang digelar di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kehadiran aparat militer dalam pengamanan demonstrasi sipil berpotensi menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi masyarakat yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat.

Menurut Amnesty, TNI memiliki fungsi utama sebagai alat pertahanan negara, sementara penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah penegakan ketertiban sipil yang menjadi kewenangan kepolisian.

“Demonstrasi damai adalah hak warga negara yang dijamin konstitusi. Pengamanan harus dilakukan dengan pendekatan yang menghormati hak-hak sipil dan kebebasan berekspresi,” ujar Usman dalam pernyataan resminya.

Aksi mahasiswa yang awalnya direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran HI akhirnya bergeser ke sekitar Gedung DPR/MPR setelah massa menghadapi penyekatan di sejumlah titik. Meski demikian, aksi berlangsung tanpa laporan bentrokan besar dan berjalan relatif tertib hingga selesai.

Amnesty mengingatkan agar pemerintah tidak memandang demonstrasi sebagai ancaman keamanan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap kebijakan publik.

Selain menyoroti aspek pengamanan, organisasi tersebut juga meminta pemerintah merespons berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa, mulai dari persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga evaluasi sejumlah program pemerintah yang menjadi bahan kritik peserta aksi.

Di sisi lain, pihak kepolisian menegaskan bahwa pengerahan aparat dilakukan untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu kepentingan publik yang lebih luas.

Polda Metro Jaya menyatakan seluruh personel yang bertugas diperintahkan mengedepankan pendekatan humanis serta menghormati hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Polemik mengenai pelibatan TNI dalam pengamanan aksi sipil kembali memunculkan perdebatan mengenai batas peran aparat keamanan dalam negara demokrasi. Di tengah perbedaan pandangan tersebut, satu hal yang menjadi perhatian bersama adalah pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka sekaligus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Sementara itu, suara mahasiswa yang membawa berbagai tuntutan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan publik tetap menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang terus berkembang di Indonesia. (Bowo/Mun)