AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkap, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan tidak ingin dilibatkan dalam pembahasan amandemen UUD 1945. Pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Istana Bogor itu menjadi pegangan Partai Demokrat atas sikap presiden dalam amandemen.
“Partai Demokrat tetap memegang statement Pak Presiden Jokowi waktu di Istana Bogor, bahwa ‘jangan mengikutkan saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen, karena itu domainnya MPR’,” ungkap Syarief di DPR, Kamis (2/9/2021).
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mengingatkan hal itu karena ada isu-isu Jokowi membahas amandemen saat bertemu dengan partai koalisi. Menurutnya, dalam pertemuan presiden dan partai koalisi harus ada transparansi ke publik.
Menurut Syarief, saat ini di MPR tidak ada sama sekali pembahasan mengenai pertambahan masa jabatan presiden. Hanya ada pembahasan untuk menghidupkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Syarief mengatakan belum ada keputusan apapun terhadap amandemen UUD 1945. Hanya ada pembahasan mengenai PPHN.
“Di MPR tidak ada pembahasan perpanjangan jabatan presiden, tidak ada tentang masa periodisasi presiden. Apalagi perubahan UUD di luar PPHN. Karena yang kita bahas hanya PPHN, itupun masih di dalam tahap pembahasan. Jadi belum ada keputusan apapun,” tegasnya.
Ia menegaskan, Demokrat dalam sikap menolak amandemen UUD 1945. Karena jika dilakukan bisa melebar.
“Karena kami yakin, usulan Partai Demokrat, dibuka akan melebar. Siapa yang bisa menjamin. Makanya Partai Demokrat kami menolak amandemen UUD 1945,” tegasnya.
