Ketua Presidium JARI 98: Jalanan Jadi Ruang Koreksi Saat Aspirasi Tak Didengar

AKTUALITAS.ID – Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa menilai maraknya demonstrasi mahasiswa dan berbagai aksi sosial yang berlangsung belakangan ini merupakan cerminan kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Pasalnya, aksi di ruang publik menjadi sarana penyampaian aspirasi ketika jalur formal dianggap tidak lagi efektif menampung suara rakyat.

Dirinya menegaskan gerakan sosial tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional, melainkan sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.

“Ketika ruang ruang formal tak lagi mampu menampung aspirasi, maka jalanan menjadi medium rakyat untuk berbicara. Demonstrasi bukan sekadar ekspresi kemarahan, tapi tanda ada persoalan yang belum terselesaikan antara negara dan masyarakat,” kata Willy.

Menurut dia, demokrasi membutuhkan ruang koreksi agar kebijakan pemerintah tetap berjalan sesuai kepentingan publik. Karena itu, munculnya gerakan sosial harus dibaca sebagai alarm yang mengingatkan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Gerakan sosial adalah alarm demokrasi. Ia muncul ketika kebijakan pemerintah menjauh dari kepentingan rakyat,” ujarnya.

Selain menyoroti aksi demonstrasi, Willy juga mengkritisi persoalan korupsi yang dinilai masih terjadi di berbagai sektor strategis. Ia menyinggung dugaan penyimpangan anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga program prioritas pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurut Willy, praktik korupsi pada sektor pelayanan publik memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding kerugian finansial semata. Penyalahgunaan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan, kata dia, berpotensi mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh layanan dasar yang layak.

“Ketika anggaran pendidikan atau kesehatan diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi hak anak anak untuk tumbuh sehat dan berpendidikan. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi,” katanya.

Ia juga menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam menyelesaikan persoalan sosial. Menurut Willy, bantuan sosial tidak cukup menjadi solusi utama jika akar masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi belum ditangani secara menyeluruh.

“Negara jangan hanya jadi pemadam kebakaran. Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan harus diselesaikan dari akarnya, bukan sekadar diberi kompensasi,” ujarnya.

Willy menegaskan JARI 98 akan tetap menjalankan peran sebagai kelompok masyarakat sipil yang mengawal jalannya demokrasi melalui kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

“Kami siap cabut dan cubit mandat kami sebagai parlemen jalanan buat penyeimbang demokrasi,” katanya.

Willy pun mengingatkan, agar demonstrasi tidak dipandang sebagai sumber persoalan, melainkan sebagai refleksi dari berbagai masalah yang masih dihadapi masyarakat.

“Jalanan bukan sumber masalah. Jalanan adalah cermin yang menunjukkan masalah yang sesungguhnya,” ujar Willy. (red)