Data Desil Dipersoalkan, DPR Minta Beasiswa Tak Dikunci Kemiskinan

AKTUALITAS.ID – Kebijakan pemerintah yang mengategorikan beasiswa pendidikan ke dalam skema bantuan sosial (bansos) menuai kritik keras dari parlemen. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN, Muhammad Hoerudin Amin, menegaskan bahwa anggaran pendidikan merupakan bentuk investasi masa depan bangsa dan hak dasar warga negara, bukan sekadar santunan kemiskinan.

Hoerudin menyoroti penggunaan data desil yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan diolah Badan Pusat Statistik (BPS) karena sering kali tidak akurat dan justru membatasi akses pendidikan bagi masyarakat.

“Masa anggaran pendidikan harus masuk bansos? Pendidikan itu investasi. Beasiswa itu bukan untuk orang miskin saja, tetapi untuk seluruh warga negara yang harus mendapatkan pelayanan agar bisa belajar,” tegas Hoerudin, Senin (31/8/2026).

Politikus PAN ini mendesak agar skema beasiswa dan anggaran pendidikan secara total dikeluarkan dari nomenklatur bansos mulai tahun depan. Menurutnya, Pasal 31 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang wajib dijamin oleh negara melalui pelayanan yang layak.

Selain persoalan konseptual, Hoerudin menelanjangi carut-marut pendataan desil di lapangan. Banyak calon mahasiswa potensial terancam gagal meraih beasiswa akibat kesalahan sistemik, mulai dari proses input hingga pengolahan data ekonomi yang sulit dikoreksi.

“Banyak yang salah, itu salah input data, salah olah data, ya salah kesimpulan. Kalau data sebagai pemandu kebijakan terus-menerus salah, maka kebijakannya tidak akan pernah tepat sasaran,” cecarnya.

Ia mengingatkan bahwa ketidakakuratan data ini tidak hanya merugikan masyarakat yang kehilangan hak belajarnya, tetapi juga merugikan negara karena peta jalan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi berantakan. (Bowo/Mun)