Beda Ideologi, Peluang Jokowi Jadi Ketum PPP Dinilai Nyaris Mustahil

AKTUALITAS.ID – Wacana mengenai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat sorotan tajam. Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Jokowi sangat kecil dan akan menemui jalan terjal. Hambatan utamanya? Perbedaan ideologi dan status kekaderan.

Jamiluddin menjelaskan ideologi Jokowi yang tergolong nasionalis sangat berbeda dengan PPP yang selama ini dikenal sebagai partai Islami. “Mereka ini selain melihat Jokowi dari eksternal juga karena berbeda ideologi. Oleh karena itu, penolakan terhadap Jokowi bisa jadi akan membesar saat mendekati pelaksanaan Muktamar,” terang Jamiluddin, Minggu (1/6/2025).

Menurut Jamiluddin, sepanjang sejarah pergantian kepemimpinan di PPP, nilai dan ideologi calon ketua umum selalu menjadi pertimbangan penting. Banyak kader PPP yang masih menginginkan pemimpin dengan arah ideologi yang searah. “Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi,” ucapnya, meskipun ia juga pesimis PPP akan mengubah ideologinya.

Selain itu, status Jokowi yang bukan kader partai juga menjadi kendala serius. Idealnya, calon ketua umum berasal dari kalangan kader partai. Jamiluddin menegaskan, jika Jokowi tidak menjadi kader dalam waktu sebulan ke depan, peluangnya untuk menjadi calon ketua umum akan tertutup karena tidak memenuhi syarat AD/ART PPP.

“Peluang (Jokowi) menjadi calon ketua umum (Caketum) tentu terbuka bila memenuhi syarat AD dan ART PPP. Sampai saat ini Joko Widodo belum menjadi kader PPP. Karena itu, apakah Jokowi secara administrasi memenuhi syarat untuk menjadi Caketum PPP?” tanya Jamiluddin retoris.

Kendati demikian, Jamiluddin menyebut ada kemungkinan PPP mengubah AD/ART sebelum muktamar digelar agar Jokowi bisa secara otomatis memenuhi syarat. Namun, ia menambahkan, “Berbeda halnya bila PPP ingin menggadaikan partainya,” sebuah pernyataan yang mengisyaratkan konsekuensi serius jika PPP menempuh jalur tersebut.

Sebelumnya, Juru Bicara DPP PPP Usman M. Tokan menyebut mencuatnya nama Jokowi dalam bursa calon Ketua Umum PPP hanya didengungkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan. Tokan menilai hal itu wajar mengingat Ade Irfan pernah menjabat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) di era Jokowi.

Ade Irfan Pulungan sendiri menjelaskan pemimpin yang diusulkan untuk menjadi ketua umum PPP harus bisa loyal dan mampu mengembalikan PPP ke lingkaran kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. “Berangkat dari itu muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau,” jelas Ade.

Apakah PPP akan melakukan perubahan fundamental demi mengakomodasi nama Jokowi, ataukah para kader akan tetap mempertahankan ideologi partai yang kuat? Perjalanan Muktamar PPP mendatang diprediksi akan penuh dinamika. (Ari Wibowo/Mun)