Deddy: Pileg Jadi ‘Tiket’ Pilpres Sudah Tak Relevan

AKTUALITAS.ID – Usulan radikal Partai Golkar untuk memisahkan jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) mendapat respons tajam dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menolak keras dalih Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menyebut pemisahan itu bertujuan agar hasil Pileg bisa dijadikan ‘tiket’ pencalonan Pilpres.

Menurut Deddy, argumen Golkar tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi politik saat ini.

“Menurut saya itu kurang tepat sebagai alasan pemisahan. Tiket untuk apa, kan sudah tidak ada Presidential Threshold,” sentil Deddy di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Meski menolak alasan ‘tiket’ pencalonan, PDIP secara prinsip sepakat bahwa desain pemilu serentak harus segera dibongkar total. Deddy menegaskan bahwa penggabungan Pileg dan Pilpres seperti yang terjadi pada 2024 terlalu kompleks, memicu kelelahan ekstrem yang menelan korban jiwa penyelenggara, serta menciptakan celah raksasa bagi kecurangan terstruktur.

Deddy secara blak-blakan menguliti borok Pemilu 2024 yang menurutnya penuh dengan intervensi kekuasaan. Konsentrasi pengawasan yang terpecah akibat pemilu serentak membuat manipulasi berjalan mulus tanpa hambatan berarti.

“Kita mengalami bagaimana Aparat Penegak Hukum (APH), Penjabat Kepala Daerah, penyelenggara pemilu, anggaran bansos negara, hingga kepala desa dimobilisasi untuk pemenangan pemilu tanpa pengawasan yang memadai. Dengan pemisahan Pileg dan Pilpres, pengawasan dapat lebih maksimal dilakukan,” bongkar Deddy.

Melihat wacana evaluasi pemilu yang semakin memanas dan berpotensi hanya menjadi bola liar di media, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo ikut turun gunung. Ganjar mendesak pimpinan DPR untuk segera meresmikan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-Undang Pemilu.

“Sebaiknya Pansus segera dibentuk, agar semua isu bisa dibahas secara komprehensif. Sehingga publik akan tahu semua isu, dan tidak parsial,” desak Ganjar.

Sebelumnya, gagasan pemisahan jadwal ini dilempar ke publik oleh Ahmad Doli Kurnia pada Selasa (22/9/2026). Ia mendesak tiga jenis pemilu Pileg, Pilpres, dan Pilkada dijauhkan dari konsep serentak agar masyarakat bisa lebih fokus menyeleksi pemimpin di setiap tingkatan. (Bowo/Mun)