Puan: Kinerja DPR Tak Cukup Dinilai dari Banyaknya UU

AKTUALITAS.ID – Di tengah sorotan publik terhadap kinerja parlemen, Ketua DPR RI Puan Maharani justru mengakui bahwa banyaknya undang-undang yang disahkan dan rapat yang digelar bukan jaminan DPR bekerja efektif. Menurut Puan, ukuran sebenarnya adalah apakah kerja DPR mampu menjawab keresahan rakyat dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-81 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Puan menegaskan DPR masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, hingga diplomasi parlemen.

“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025-2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” kata Puan.

Pengakuan tersebut datang ketika DPR juga mencatat menerima 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026. Ribuan pengaduan itu menjadi cermin bahwa masih banyak persoalan publik yang menunggu respons dan penyelesaian.

Bagi Puan, tantangan DPR bukan lagi sekadar menunjukkan berapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan, tetapi membuktikan dampaknya.

“Kinerja DPR RI sebagai wakil rakyat, pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak yang dikerjakan, akan tetapi seberapa berarti hasil kerja DPR RI bagi kehidupan rakyat,” ujarnya.

Puan juga menegaskan kritik masyarakat tidak boleh dipandang sebagai ancaman terhadap DPR. Kritik justru harus menjadi pengingat agar parlemen tetap terhubung dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat.

“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” tegasnya. (Andrey/Mun)

K