AKTUALITAS.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kedua terkait Pilkada. Salah satunya adalah metode pemungutan suara dengan Kotak Suara Keliling (KSK). KPU yakin metode yang biasa digunakan untuk pemilih di luar negeri itu bisa diterapkan di tengah pandemi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (Rudy) mengaku tidak setuju. Selain tidak pas jika dilaksanakan, solusi tersebut akan mengurangi roh demokrasi.
“Kok seperti orang jualan martabak keliling. Kalau diterapkan itu akan mengurangi roh demokrasinya,” ujar Rudy, Kamis (24/9/2020).
Rudy menyampaikan, untuk menghindari penumpukan massa saat pemilihan, seharusnya KPU menggunakan strategi yang dipakai untuk pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Solo.
“Seharusnya KPU menggunakan cara saya waktu membagikan BST. Undangannya terjadwal jamnya dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan,” katanya.
Selain itu, lanjut dia, perlu ada sterilisasi tempat pemungutan suara (TPS) dan petugas yang dijamin negatif Covid-19. Tak hanya itu, pemilih yang datang diwajibkan menggunakan sarung tangan yang baru. Namun semua itu tergantung KPU yang mempunyai kewenangan.
Terkait penundaan Pilkada Rudy juga tidak sepakat. Sebagai kepala daerah maupun Ketua DPC PDIP Solo, dia mengaku memilih menunggu keputusan dari KPU pusat. Apapun yang diputuskan oleh KPU akan dilaksanakan. Apakah Pilkada tetap akan digelar 9 Desember atau ditunda.
“KPU pasti akan berbicara dengan pimpinan partai politik di pusat. Jadi saya tidak punya kewenangan, saya di Solo kan tinggal melaksanakan,” pungkas dia.
Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat koordinasi Pilkada serentak 2020 bersama para Sekjen partai politik. Dalam pertemuan itu dibahas wacana pengetatan pemungutan suara saat pilkada. Muncul juga wacana tempat pemungutan suara keliling (TPS).
