AKTUALITAS.ID – Sekertaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, tak mempermasalahkan sikap Partai Gerindra yang menyatakan berpotensi masuk ke koalisi Joko Widodo (Jokowi). PAN, kata dia, akan tetap menjalankan silaturahim politik yang baik dengan Gerindra.
“Kami hormati keputusan Gerindra atas sikap politik yang akan diambil dan kita tetap akan menjalankan silaturahim politik yang baik,” ungkap Eddy seperti dilansir Republika, Minggu (28/7/2019).
Menurut Eddy, silaturahim dengan partai berlambang burung garuda itu akan terus dilakukan karena melihat banyaknya agenda politik ke depan. Terlebih, partainya akan menyinergikan dan bekerja sama dengan Gerindra dalam melakukan agenda-agenda politik tersebut
“Karena banyak agenda-agenda politik yang akan kami sinergikan dan kerja samakan dengan Gerindra,” tutur dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono menyebut adanya peluang untuk bergabung dengan koalisi Jokowi. Peluang itu tergantung pada sikap Jokowi sebagai presiden terpilih.
“Saya berani menyampaikan terbuka kemungkinan Partai Gerindra bergabung di dalan pemerintahan,” kata Ferry dalam sebuah diskusi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7)
Keputusan bergabung itu, kata Ferry, tergantung pada keinginan Jokowi untuk menambah partai di luar koalisi pendukungnya. Meskipun, ia menyatakan, bahwa Partai pimpinan Prabowo Subianto itu bakal membantu jika diperlukan, Ferry mengklaim Gerindra tak akan meminta jabatan tertentu.
“Tetapi itu juga sangat tergantung dari apakah Jokowi sebagai presiden merasa perlu mengajak partai-partai di luar koalisinya mau menyelesaikan masalah bersama-sama. Sikap Gerindra tidak akan pernah minta jabatan,” kata dia.
Sejauh ini, Ferry menegaskan, Gerindra belum menentukan sikap politiknya pascapertemuan antara Ketua Umum Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7). “Gerindra belum memutuskan bergabung atau tidak, itu harus diputuskan pada forum partai masing-masing,” ujarnya.
Ferry mengatakan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo seharusnya tak dikaitkan dengan keputusan berkoalisi. Keputusan koalisi, kata Ferry, berada di internal setiap partai.
Kendati demikian, Ferry juga tak tegas mengindikasikan bahwa Gerindra bakal menjadi oposisi di luar pemerintahan. Ia justru menafsirkan, oposisi tidak hadus di luar pemerintahan. Menurut dia, menjadi eksekutif pun tetap bisa menjalankan fungsi oposisi.
“Oposisi ini memang kalau kita lihat sekarang faktanya antara eksekutif dan legislatif tak dalam posisi berhadap-hadapan tapi kesempatan terbuka eksekutif dan legislatif tak bersebrangan,” kata Ferry menegaskan.
